Persyaratan Pengurangan / Pembebasan Sanksi Adminsitratif :

  1. Formulir permohonan kepada Bapak Bupati dengan tembusan Kepala BPPD;
  2. Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) – Bermaterai.
  3. Foto copy KTP / SIM wajib pajakl dan kuasanya
  4. Surat keterangan desa / kelurahan bahwa wajib pajak belum pernah menerima SPPT dan / atau bukti lain yang menunjukkan terdapat kesalahan tulis ,kesalahan pembayaran, kesalahan system dan/atau kekeliruan dalam penetapan pajak.
  5. Foto copy kepemilikan tanah/ sertifikat ( legalisir / menunjukkan asli )/ akta jual beli – letter C/ petok D ( legalisir desa/kelurahan )
  6. Foto copy bukti peralihan tanah / aktajual-belli ( legalisir / menunjukkan asli ), jual beli desa / kelurahan /surat keterangan lainnya ( legalisir desa / kelurahan )
  7. Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya
  8. Foto copy bukti pembayaran tunggakan PBB-P2 dari bank
  9. Melunasi tunggakan (print out )
  • Formulir Permohonan Pengurangan / Pembebasan Sanksi Adminsitratif PBB

    Uraian : Formulir Permohonan Pengurangan / Pembebasan Sanksi Adminsitratif

 Unduh File