Persyaratan Pelayanan Pajak Reklame :

  • .Wajib pajak perorangan / badan.
    1. NPWP Perorangan / badan;
    2. NPWPD Perorangan  / badan(*Jika ada);
    3. KTP Penanggung jawab reklame;
    4. SKPD Terakhir / Surat pemberitahuan masa pajak  (*Khusus Perpanjangan);
    5. Surat Pengaturan Perizinan dari DPMPTSP (*Khusus Wajib Pajak yang memiliki izin);
    6. Bagi yang belum mengajukan  izin penyelenggaraan reklame mengisi form kesanggupan untuk mengurus Izin penyelenggaraan reklame di maksud (form terlampir);
    7. Foto Bangunan dan Materi Reklame Terlihat Jelas (Tampak Depan, Belakang, Kanan dan Kiri);;
    8. Materai Rp.6000.
  • Khusus Untuk Pelayanan Pajak Reklame Insidentil Membawa Materi yang akan dipasang untuk di validasi.

Pelayanan Pajak Reklame online dapat diakses melalui :Pelauanan Reklame Online;

 

Catatan:

1. Berdasarkan :

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame;

b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, sebagai mana di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati 048 TAHUN 2019 .

c. Perbub Nomor 51 TAHUN 2014Tentang Tata cara Penyelenggaraan Reklame, sebagai mana di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati 81 TAHUN 2017

Bahwa Lunas Pajak Reklame & jaminan Bongkar adalah salah satu persyaratan wajib dalam penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).

2. Bukti lunas pajak reklame dan jaminan bongkar bukanlah dokumen legalitas. Penyelenggara reklame wajib mengurus IPR sebagai legalitas dalam penyelenggaraan reklame.

  • Formulir Permohonan

    Uraian : Formulir Permohonan Reklame Insidentil

  • Formulir Permohonan

    Uraian : Formulir Kesanggupan mengurus izin penyelenggaraan reklame (IPR)

 Unduh File